Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

Hukum budaya merupakan sistem norma yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok.

Pengertian-Hukum-Adat

Pengertian Hukum Adat

Hukum budaya adalah hukum yang original dari Indonesia. Sumber itu adalah norma tidak tertulis yang tumbuh dan dikembangkan dan dikelola oleh kesadaran norma masyarakat. Karena patokan ini tidak tertulis dan pertumbuhan, norma budaya mempunyai keahlian untuk beradaptasi. Hal ini juga diketahui bahwa masyarakat norma budaya orang-orang yang terikat oleh tatanan norma budaya sebagai penduduk bersama-sama aliansi lantaran mereka tinggal di norma umum alias atas dasar keturunan.

Baca Juga : Hukuman Mati – Pengertian, Jenis, Pasal, Metode, Kontroversi, Contoh


Berikut ini adalah pengertian norma budaya menurut para ahli, sebagai berikut:


  • KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

KBBI menyampaikan norma budaya adalah norma yang tidak tertulis (menurut adat).


  • Hasil Seminar Hukum budaya di Yogyakarta Tahun 197

Hukum budaya adalah norma Indonesia pribumi yang tidak tertulis dalam perundang-undangan RI dan disana-sini berisi bagian agama.


  • Prof. H. Hilman Hadikusuma

Prof. H. Hilman Hadikusuma menyampaikan Hukum budaya adalah sebagai patokan kelaziman manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia bermulai dari berfamili dan mereka telah menata dirinya dan anggotanya menurut kelaziman dan kebiasaan tersebut bakal diangkut dalam bermasyarakat dan negara.


  • Wikipedia

Wikipedia menyampaikan Hukum budaya adalah sistem norma yang dikenal dalam lingkungan sosial di Indonesia dan negara-negara lainnnya laksana Jepan, India, dan Tiongkok. Hukum budaya adalah norma pribumi bangsa Indonesia.


  • Van Vollenhoven

Van Vollenhoven menyampaikan Hukum budaya adalah keseluruhan patokan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi.


  • Bushar Muhammad

Bushar Muhammad menyampaikan untuk memberikan pengertian norma budaya susah sekali dilakukan, tersebut lantaran norma budaya tetap dalam pertumbuhan, sifat serta pembawaan norma adat.

Baca Juga : Pengertian Hukum Perdata


  • Terhar

Terhar menyampaikan Hukum budaya tercetus dan dipelihara oleh keputusan-keputusan. Keputusan yang berkarisma dan berkuasa yang berasal dari kepala rakyat (para masyarakat masyarakat hukum).


  • Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto menyampaikan Hukum Adat adalah kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan alias tidak dikondifiksikan, mempunyai sifat paksaan alias mempunyai akibat hukum.


  • Supomo dan Hazairin

Supomo dan Hazairin menyampaikan Hukum budaya adalah norma yang menata tingkah laku insan Indonesia dalam hubungan satu dan yang lainnya, baik tersebut adalahkeseluruhan kelaziman, kelaziman dan kesusilaan yang betul-betul hidup di masyarakat budaya kerena dianut dan dijaga oleh personil masyarakat itu, ataupun yang adalahkeseluruhan ketentuan yang mengenak hukuman atas pelanggaran dan diputuskan dalam keputusan-keputusan semua penguasa adat.


  • Prof. M. M. Djojodigoeno, SH.

Prof. M. M. Djojodigoeno, SH. menyampaikan Hukum Adat adalah norma yang tidak berasal untuk peraturan-peraturan.


  • Prof. Mr. C. Van Vollen Hoven

Prof. Mr. C. Van Vollen Hoven menyampaikan Hukum Adat adalah norma yang tidak berasal untuk peraturan-peraturan yang diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda dulu alias alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diselenggarakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.


  • Suroyo Wignjodipuro

Suroyo Wignjodipuro menyampaikan Hukum Adat adalah suatu perumahan dari norma-norma yang berasal pada emosi keadilan rakyat yang terus berkembang serta mencakup peraturan tingkat laku pribadi alias insan dalam kehidupan keseharian di dalam masyarakat, kebanyakan tidak tertulis dan mempunyai akibat norma (sanksi) untuk pelanggarnya.


  • Hazairin

Hazairin menyampaikan Hukum Adat adalah kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya sudah mendapat pernyataan umum dalam masyarakat tersebut yang diperlihatkan dengan kepatuhannya terhadap kaidah-kaidah tersebut.


  • Prof. Mr. B. Terhaar Bzn

Prof. Mr. B. Terhaar Bzn menyampaikan norma adalah keseluruhan ketentuan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala budaya dan bertindak secara spontan dalam masyarakat.

Baca Juga : Norma Hukum Dan Sosial


  • Dr. Sukanto, S.H.

Dr. Sukanto, S.H. menyampaikan Hukum budaya adalah kompleks adat-adat yang pada lazimnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan mempunyai sifat paksaan, mempunyai hukuman jadi mempunyai akibat hukum.


  • Mr. J.H.P. Bellefroit

Mr. J.H.P. Bellefroit menyampaikan Hukum budaya adalah sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, namun tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan kepercayaan bahwa peraturan-peraturan itu bertindak sebagai hukum.


  • Prof. Dr. Soepomo, S.H.

Prof. Dr. Sopepomo, S.H menyampaikan Hukum budaya adalah norma tidak tertulis didalam ketentuan tidak tertulis, mencakup peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diputuskan oleh yang berkuasa namun ditaati dan didukung oleh rakyat menurut atas kepercayaan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.


  • SM Amin

SM Amin menyampaikan Hukum budaya adalah kumpulan ketentuan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi yang bermaksud menyelenggarakan ketertiban dalam pergaulan insan sehingga ketenteraman dan ketertiban terpelihara.


  • van Dijk

“Hukum budaya itu adalah istilah untuk mengindikasikan norma yang tidak dikodifikasi dalam kalangan orang Indonesia pribumi dan kalangan orang Timur Asing (orang Tionghoa, orang Arab dan lain-lain). Van Dijk lebih jauh menyatakan bahwa baik antara budaya dengan norma budaya adalahhal yang berdampingan tangan (dua seiring) dan tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lain, tetapi melulu mungkin dipisahkan sebagai adat-adat yang ada mempunyai mempunyai dan tidak mempunyai akibat hukum.”


Perdebatan istilah Hukum Adat

Hukum budaya pertama kali diusulkan oleh Prof. Snouck Hurgrounje sebuah Dutch East Ahli Sastra (1894). Prof. Snouck Hurgrounje dalam bukunya de atjehers (Aceh) di Indonesia 1893-1894 menyatakan bahwa norma tidak dikodifikasi adalah de atjehers.

Kemudian istilah ini digunakan juga oleh Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven, seorang Sarjana Hukum Sastra, yang juga menjabat sebagai Profesor di Universitas Leiden di Belanda. Ini mencakup istilah dalam bukunya Adat Adat Recht, Recht van Hindia Belanda (Hindia Hukum Adat) di 1901-1933.

Undang-undang di Hindia Belanda secara resmi menggunakan istilah pada tahun 1929 di Indische Staatsregeling’nya (Rule of Law Belanda), semacam Konstitusi India, dalam Pasal 134 ayat (2) bertindak pada tahun 1929.

Baca Juga : Pengertian Hukum Dagang

Dalam masyarakat Indonesia, istilah tersebut tidak mengakui keberadaan norma adat. Hadikusuma Hilman mengatakan bahwa istilah ini hanyalah istilah teknis. Dikatakan bahwa lantaran istilah hanya tumbuh dan dikembangkan oleh para mahir norma untuk menilai norma yang bertindak dalam masyarakat Indonesia yang kemudian berkembang menjadi sistem ilmiah.

Dalam bahasa Inggris, juga dikenal sebagai istilah Adat Law, tetapi perkembangan di Indonesia sendiri hanya dikenal hanya Adat saja, menyebut sistem norma di bumi ilmiah mengatakan Hukum Adat.

Pendapat ini diperkuat oleh pendapat dari Muhammad Rashid Maggis Dato Radjoe pangeran sebagai dikutif oleh Prof. Amura: sebagai lanjutan kesempuranaan hidup selama kemakmuran berlebih-lebihan karena masyarakat sedikit bimbang dengan adanya kekayaan alam yang berlimpah ruah, dan sampailah manusia kepada adat..

Sementara pendapat Prof. Nasroe menyatakan bahwa budaya Minangkabau telah dimiliki oleh mereka sebelum bangsa Hindu datang ke Indonesia.

Prof. Dr. Mohammad Koesnoe, SH dalam bukunya bahwa istilah telah digunakan Hukum Adat Aceh Ulama berjulukan Sheikh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin Tursani (Aceh Besar) pada tahun 1630. Prof. A. Hasymi menyatakan bahwa kitab (yang ditulis oleh Sheikh Jalaluddin) adalah kitab yang mempunyai nilai tinggi di bagian hukum.


Lingkungan Hukum Adat

Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven membagi Indonesia menjadi 19 lingkungan norma budaya (rechtsringen). Salah satu bagian yang diuraikan adalah pola dan sifat norma budaya menggambarkan sebagai rechtskring. Setiap lingkungan norma budaya dibagi menjadi beberapa bagian, yang disebut Hukum Kukuban (Rechtsgouw).


1. Penegak norma adat

Pemimpin tradisional penegakan norma budaya sebagai pemimpin yang sangat dihormati dan pengaruh besar dalam lingkungan masyarakat budaya untuk menjaga integritas kehidupan yang sejahtera.


2. Aneka Hukum Adat

Hukum budaya berbeda di setiap wilayah lantaran adanya pengaruh :

  • Agama: Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan sebagainya. Sebagai contoh: di Jawa dan Bali dipengaruhi agama
  • Hindu, Islam dipengaruhi di Aceh, Ambon dan Maluku dipengaruhi dalam kekristenan.
  • Kerajaan seperti: Sriwijaya, Airlangga, Majapahit.
  • Masuknya negara-negara Arab, Cina, Eropa.

3. Pengakuan Adat oleh Hukum Formal

Mengenai rumor penegakan norma budaya di Indonesia, ini memang sangat prinsip masalah penegakan norma tradisional Indonesia, ini memang sangat prinsip Karena kebiasaan merupakan salah satu cermin bagi bangsa, identitas merupkan budaya bangsa, dan identitas untuk setiap wilayah. Dalam kasus salah satu Nuaulu suku terletak di wilayah Maluku Tengah, ini memerlukan studi yang sangat teliti, pertanyaannya kemudian adalah pada saat ritual suku, di mana proses tradisional memerlukan kepala manusia sebagai perangkat alias proses perangkat Nuaulu ritual suku.

Baca Juga : Pengertian Adat Istiadat Dan Contohnya

Dalam sala kalimat oleh salah satu Hakim di Negara Perngadilan Masohi di Maluku Tengah, adalah pengenaan balasan mati, sedangkan UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 dalam Pasal 28, pengadil kudu memandang alias mempelajari kebiasaan lokal alias pengenaan putusan pidana terhadap kasus Terkait dengan budaya setempat.


Ciri-Ciri Hukum Adat

Berikut ini adalah ciri-ciri dari norma adat, sebagai berikut:


  1. Bercorak Relegiues- Magis

Menurut kepercayaan tradisionil Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh ke kuatan gaib yang kudu dipelihara agar masyarakat itu tetap kondusif tentram senang dan lain-lain. Tidak ada pembatasan antara bumi lahir dan bumi gaib serta tidak ada pemisahan antara beragam macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makluk-makluk lainnya.

Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah darp pada nenek moyang sebagai pelindung adat-istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat. Setiap aktivitas alias perbuatan-perbuatan berbareng seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-pristiwa krusial lainnya selalu diadakan upacara-upacara relegieus yang bermaksud agar maksud dan tujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu sukses dengan baik.


  1. Bercorak Komunal alias Kemasyarakatan

Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam bentuk kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakatan, kepentingan berbareng lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.


  1. Bercorak Demokrasi

Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan berbareng lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai system pemerintahan.

Adanya musyawarah di Balai Desa, setiap tindakan pamong desa berasas hasil musyawarah dan lain sebagainya.


  1. Bercorak Kontan

Pemindahan alias peralihan kewenangan dan tanggungjawab kudu dilakukan pada saat yang berbarengan ialah peristiwa penyerahan dan penerimaan kudu dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan bermasyarakat.

Baca Juga : Hukum Pascal


  1. Bercorak Konkrit

Artinya adanya tanda yang terlihat ialah tiap-tiap perbuatan alias kemauan dalam setiap hubungan-hubungan norma tertentu kudu dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya kudu disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.


Sumber Hukum Adat

Berikut ini adalah sumber dari norma adat, sebagai berikut:


  1. Kebiasaan alias budaya kebiasaan

Sumber ini merupakan bagian yang paling besar yang timbul dan tumbuh dalam masyarakat yang berupa norma-norma patokan tingkah laku yang sudah ada sejak dahulu. Adat kebiasaan ini meskipun tidak tertulis tetapi selalu dihormati dan ditaati oleh penduduk masyarakat, sebagai patokan hidup manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Oleh lantaran itu tidak tertulis, maka budaya kebiasaan ini hanya dapat dicari dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan, alias dalam beragam peribahasa, Pepatah, kata-kata mutiara alias dalam perbuatan simbolik yang penuh dengan makna kiasan.


  1. Keputusan para petugas hukum

Hukum  budaya juga dapat diketahui dari beragam macam keputusan para petugas norma adat, seperti Kepala Adat, Kepala Suku, Hakim Adat, rapat Desa (rembug Desa) dan sebagainya.


  1. Hukum Islam

Norma norma islam alias yang lebih dikenal dengan istilah Hukum FIQH, juga merupakan sumber norma adat, terutama mengenai aliran norma Islam yang sudah meresap dalam kesadaran norma masyarakat yang sebagian besar berakidah Islam. Misalnya mengenai perkawinan, warisan, wakaf dsb.


  1. Piagam Raja-raja dan kitab Hukum Adat

Hukum Adat Indonesia sekarang ini ada juga yang berasal pada norma tertulis dalam Piagam dan Pranatan Raja-raja dulu seperti : Pranatan Bekel dari Kraton Yogyakarta, Angger-angger Arubiru dari Surakarta, kitab norma kertagama dari Majapahit, kitab norma Kutaramanawa dari Bali dsb.


  1. Peraturan-peraturan Perkumpulan Adat

Beberapa perhimpunan yang dibentuk oleh masyarakat juga sering membikin ketentuan-ketentuan yang mengikat para anggotanya, awig-awig untuk para personil perkumpulan pengairan/subak di Bali, Perkumpulan kematian, Perkumpulan arisan dsb.


  1. Buku-buku standart mengenai norma adat

Buku-buku mengenai norma adat, terutama yang merupakan hasil penelitian dan pengamatan para sarjana norma budaya yang terkenal, merupakan sumber budaya yang penting, terutama bagi para pelajar dan mahasiswa yang sedang mempelajari norma adat, seperti misalnya: Beginselen en Stelsel van Het Adatrecht susunan Ter Haar, Het Adatrecht van Nederlansch Indie susunan van Vollen Hoven, Het Adatsprivaat recht van Middel java susunan Joyodiguno dan Tirawinata. Het Adatsprivaat recht van West Java susunan Soepomo dan sebagainya.


Contoh Hukum Adat

Berikut ini adalah contoh dari norma adat, sebagai berikut:


  • Hukum Adat Berjenjang, Aceh

Di Aceh Contoh Hukum Adat yang bertindak adalah norma berjenjang cocok dengan kekeliruan yang dilaksanakan oleh masyarakat, baik tersebut kalangan bawah sampai orang berpangkat.

Dimulai dengan teguran, kemudian naik pada mesti meminta maaf pada masyarakat banyak, sampai akhirnya terdapat norma denda dan sampai balasan pada jasmani pelaku kesalahan.


  • Hukum Adat Warisan, Bali

Bali yang menganut mengerti patrilineal alias prioritas pada kaum laki-laki mempunyai norma berilmu waris family yang jatuh ke tangan laki-kali seratus persen.

Sementara anak wanita hanya dapat menggunakan saja, urusan ini didasari karena tanggung jawab laki-laki dinilai lebih banyak daripada wanita dalam suatu keluarga.

Hukum tersebut tidak banyak dirubah pada tahun 2010 dimana wanita diserahkan kewenangan atas warisan, tepatnya separuh dari kekayaan yang sebelumnya sudah dipungut sepertiga guna dijadikan kekayaan pusaka.

Namun norma ini melulu bertindak pada wanita Hindu. Tak bertindak pada wanita Bali yang pindah ke kepercayaan lain.


  • Hukum Adat Mahar, Maluku

Sampai tahun 2005 silam masyarakat suku Naulu tetap menganut norma budaya mahar pernikahan berupa kepala insan yang dipenggal.

Memang paling mengerikan, tetapi masyarakat setempat percaya bahwa urusan tersebut bakal membawa kelanggengan untuk rumah tangga mereka nantinya. Beruntung pemerintah sudah tidak mengizinkan diberlakukannya norma ini.


  • Hukum Adat Wanita Pilih Pasangan, China

Di di antara suku yang ada di kepulauan Miuso, wanita mempunyai kewenangan sendiri guna memilih pasangan guna dinikahi.

Caranya adalah mereka bakal mengunjungi rumah laki-laki yang mereka mau untuk lantas dijadikan suami. Hingga ketika ini norma budaya itu tetap tidak jarang diberlakukan meski terkadang mendapat tentangan dari tidak sedikit pihak.


  • Hukum Adat Pengasingan, Maluku

Sangat mengenaskan nasib semua ibu mengandung dan nyaris melahirkan di suku Naulu Pulau Seram Provinsi Maluku.

Contoh Hukum Adat yang bertindak disana adalah beberapa masa-masa menjelang mencetuskan mereka bakal dipisahkan dari keluarga.

Mereka bakal ditempatkan di gubuk yang dikenal dengan nama Tikusune berukuran 2×3 meter yang melulu dilengkapi suatu kasur.


Daftar Pustaka :

  • Keebet von Benda-Beckmann. 2006. Pluraisme Hukum. Jakarta: Ford Fondation.
  • Lukito, Ratno. 1998.  Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia. ______Jakarta: INIS.
  • Soekanto. 1981. Meninjau Hukum Adat Indonesoia. Jakarta: CV.Rajawali.
  • Soepomo. 1993. Hukum Adat. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
  • Sudiyat, Imam. 1978. Asas-asas Hukum Adat, sebagai Bekal Pengantar.  ________Yogyakarta:  Liberty.
  • Wignjodipoero, Soerojo. 1967.  Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta: _____________CV. Haji Masagung.
  • Warjiyati, Sri. 2006. Memahami Hukum Adat. Surabaya: IAIN Surabaya.
  • Bushar, Muhammad. 1981.  Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar). Jakarta: _______Pradnya Paramit
  • H.A.M. Effendy. 1994. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Mahdi Offset.