Hari Otonomi Daerah, M Syukur Beri Penghargaan ke Kepala Daerah-Pemda

Sedang Trending 2 bulan yang lalu

Jakarta -

Ketua Kelompok DPD di MPR M. Syukur turut menyambut ceria dan mengapresiasi penyelenggaraan Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-XXVIII bertema 'Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat' di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur.

Dalam peringatan Otoda di Surabaya ini pemerintah pusat, memberikan penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada 14 kepala wilayah yang dianggap berprestasi.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga memberikan piagam penghargaan kepada 29 Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia yang terdiri atas 5 provinsi, 14 kabupaten, dan 10 kota yang dianggap berkinerja tinggi berasas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2023.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

M. Syukur mengucapkan selamat kepada para Kepala Daerah dan Pemda yang telah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat lantaran prestasi dan kinerjanya dalam memajukan daerah.

"Saya mengucapkan selamat kepada 14 Kepala Daerah yang telah mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dan saya juga mengucapkan selamat kepada 29 Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan piagam penghargaan dari Pemerintah Pusat," kata Syukur dalam keterangan tertulis, Minggu (28/4/2024).

Anggota DPD RI dari Provinsi Jambi ini menilai dalam memperingati penyelenggaraan Otoda yang sudah berjalan selama 28 tahun, tetap banyak persoalan yang perlu diperbaiki agar Otoda bisa melangkah sesuai tujuannya.

Diungkapkannya, di era Otoda tetap ada ketidaksinkronan dalam menjalankan arah pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemda. Sehingga, tidak heran lahirnya UU tertentu yang disetujui oleh Pemerintah Pusat malah merugikan bagi kepentingan daerah.

Seperti beberapa kasus belakangan ini lahirnya UU Minerba dan UU Ciptakerja membikin beberapa kewenangan Pemda diambil alih oleh Pemerintah pusat yang mengakibatkan Pemda tidak berkuasa lagi mengelolanya.

"Sekarang nyaris semua izin ditarik ke pusat, apalagi sampai soal galian C juga begitu. Pemda seakan hanya menjalankan apa yang sudah diputuskan oleh Pemerintah Pusat tanpa ada lagi keistimewaan Pemda untuk menjalankan otonomi pemerintahannya," terang Syukur.

Syukur juga menambahkan selain soal kewenangan Pemda yang banyak diambil alih, ada persoalan lain yang menurutnya perlu diperbaiki oleh pemerintah pusat ialah soal pembagian finansial antara pemerintah pusat dengan daerah.

UU Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur hubungan finansial antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah semestinya bisa memberikan rasa keadilan bagi wilayah penghasil.

Terjadinya pertengkaran pada tahun 2022 antara Bupati Kabupaten Meranti Muhammad Adil dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipicu ketidakpuasan mengenai pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi bukti kurangnya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dengan daerah.

"Sehingga peristiwa ini bisa menjadi bahan koreksi dan pertimbangan bagi Pemerintah Pusat untuk memperbaiki kembali tata kelola pemerintahannya agar lebih serius mendengarkan dan melibatkan Pemda dalam menyusun kebijakan-kebijakan strategis yang berasosiasi dengan daerah," ujarnya.

Begitu pula soal Daerah Otonomi Baru (DOB). Syukur meihat, tetap banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh Pemerintah Pusat. Banyak proposal pemekaran wilayah yang sudah diajukan oleh Pemda, namun tetap terbengkalai di meja pemerintah pusat dengan adanya penerapan moratorium.

Padahal, Pemerintah Pusat bisa lebih selektif dan objektif menilai pemekaran wilayah dari beragam aspek yang dipersyaratkan seperti aspek kependudukan, keahlian ekonomi, keuangan, dan potensi wilayah dibandingkan kudu melakukan moratorium.

Kurangnya pemerintah pusat untuk mendengar keluhan dan aspirasi dari Pemda membikin arah pembangunan yang dicanangkan pusat tidak berbanding lurus dengan apa yang diinginkan oleh daerah.

Oleh lantaran itu Syukur berambisi Pemerintah Pusat bisa mendengar segala keluhan dan aspirasi dari wilayah agar penyelenggaraan Otoda bisa melangkah sebagaimana mestinya.

"Apalagi konstitusi juga memberikan ruang bagi pemerintah wilayah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya," tutup Syukur.

Hadir dalam aktivitas tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mewakili Presiden Joko Widodo.

(ega/ega)